SupirPete2
sumber: www.plasticdeath.com

Kampanye CELUP: Demi Berantas Asusila, Rela Terobos Hukum Positif dan Etika

Baru-baru ini, penulis dikejutkan oleh sebuah foto yang disebarkan oleh Official Account (OA) di media sosial LINE bernama ‘Sacriledgy’. Foto tersebut memuat brosur mengenai sebuah kampanye “anti-asusila” yang dinamai ‘CELUP’. Nama CELUP sendiri merupakan akronim dari “Cekrek, Lapor, Upload”.
Pada bagian depan brosur itu, terlihat ilustrasi seorang laki-laki yang merangkul seorang perempuan, diduga mereka adalah sepasang kekasih (ditandai dengan text bubble berisikan bentuk hati yang melambangkan cinta); kemudian di belakangnya ada seorang lelaki yang mengarahkan gawainya ke arah kedua sejoli itu dan memotretnya secara sembunyi-sembunyi sambil berlindung di balik pohon.
Foto Brosur Kampanye Celup

Di bawah ilustrasi tersebut, terdapat tulisan besar dan eye-catching yang disinyalir merupakan tagline dari kampanye tersebut. Tulisan tersebut berbunyi, “Pergokin Yuk! Biar Kapok”.

Di bawah tulisan tagline, ada pula penjelasan singkat yang berbunyi, “Jika kamu menemui sepasang kekasih berbuat tindak asusila di tempat umum dan merasa terganggu maka segera laporkan dengan mengikuti gerakan sosial ini.

Sebelum mengungkapkan lebih lanjut mengapa kampanye CELUP dan foto brosur dari kampanye tersebut membuat penulis merasa terkejut, penulis akan menjabarkan secara lengkap terlebih dahulu mengenai kampanye CELUP.
Apa itu Kampanye CELUP?
Dilansir dari berita yang ditulis Jawa Pos, rupanya kampanye CELUP dipelopori oleh mahasiswa semester 5 dari jurusan Desain Komunikasi Visual Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya (biasa disingkat dengan  UPN Veteran Jatim atau UPNVJT) dengan koordinator kampanye yang bernama Fadhli Zaky.
Di akun Instagram resmi kampanye CELUP, @cekrek.lapor.upload, pun diketahui bahwa Better Youth Project juga menjadi salah satu pihak yang memelopori kampanye tersebut, meski logo organisasi itu absen di foto brosur yang tersebar di atas.

Berdasarkan observasi penulis terhadap jajaran logo instansi di bagian bawah brosur dan berbagai foto di Instagram kampanye CELUP, beberapa pihak yang mendukung kampanye tersebut di antaranya adalah Pemerintah Kota Surabaya, TV9, Radiogasm Surabaya, C2O Library & Collabtive, Aiola Eatery, Jawa Pos, dan Detik Com.

Walaupun sampai sekarang, penulis belum mengetahui secara pasti apakah instansi-instansi yang bersangkutan memang benar adanya menjadi supporter kampanye CELUP dan tidak sekedar dicatut logonya oleh pihak kampanye CELUP.

Logo-logo Instansi Yang Mendukung Kampanye CELUP
Menurut OA kampanye CELUP (@fpf7760i) di media sosial LINE, kampanye CELUP adalah “kampanye sosial anti-asusila di ruang publik” yang merupakan “sebuah gerakan untuk mempublikasikan foto pelaku tindak asusila agar tidak mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari”.
Sedangkan menurut akun Instagram resmi kampanye CELUP, kampanye tersebut “merupakan kampanye anti-asusila yang dilaksanakan untuk mengembalikan fungsi ruang publik yang sesungguhnya.” Di deskripsi akun tertulis, “Selamatkan ruang publik kita, pergoki mereka! Laporkan kepada kami 🙅”.
Akun Instagram Resmi Kampanye CELUP.
Di akun Instagram resmi kampanye CELUP juga terdapat serangkaian foto yang menjelaskan mengapa gerakan tersebut harus diikuti. Mereka menjelaskan bahwa, “kebanyakan ruang publik kurang perhatian dan beralih fungsi menjadi tempat pasangan kekasih untuk pacaran secara berlebihan. Pasangan kekasih yang pacaran berlebihan dapat ditemui di taman, bioskop, angkutan umum, parkiran dan mereka tidak merasa malu atau sungkan jika dilihat oleh orang lain.”
Untuk mendukung alasan tersebut dan gerakan dari kampanye CELUP, mereka mengutip Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76E — yang sejatinya merupakan UU tentang Perlindungan Anak — sebagai dasar hukum dari kampanye mereka. Mereka pun mengklaim bahwa, “pelaku tindak asusila dapat dijerat dengan hukuman penjara 5 tahun atau denda paling banyak 5 milyar.”
Berdasarkan nama kampanye CELUP yang merupakan akronim dari “Cekrek, Lapor, Upload” dan ilustrasi yang ada di brosur, dapat disimpulkan bahwa kampanye ini memiliki inti gerakan yang dilakukan dengan cara memfoto pelaku “asusila”, melaporkannya, kemudian mengunggahnya ke internet. Dilansir dari berita yang dipublikasikan Jawa Pos, koordinator kampanye CELUP bertutur, “kalau menemukan tindak asusila di ruang publik, masyarakat bisa foto, kirim ke kami, lalu di-upload ke medsos.”
Menurut akun Instagram kampanye CELUP, berikut adalah cara untuk turut berpartisipasi dalam kampanye tersebut:
  1. men-scan barcode dari OA LINE kampanye CELUP untuk mendapatkan informasi dan mengikuti kampanye sosial;
  2. potret “tindak asusila” di sekitarmu (mereka menghimbau untuk jangan ragu dalam memotret tindakan tersebut, karena menurut klaim mereka “pelaku tindak asusila dapat dikenakan pidana kurungan penjara 5 tahun atau denda sebanyak 5 milyar”);
  3. kirimkan foto dari “tindak asusila” yang tadi dipotret untuk mendapatkan poin;
  4. tukarkan poin dengan hadiah yang tersedia sesuai ketentuan.

Dari OA kampanye CELUP di media sosial LINE, penulis dapat mengetahui bahwa untuk berpartisipasi dalam gerakan sosial ini harus mendaftar menjadi anggota terlebih dahulu.

“Dengan mendaftar sebagai anggota dan mengikuti kegiatan kampanye sosial ini kamu akan mendapatkan poin yang dapat kamu tukarkan dengan hadiah,” begitu yang tertulis di OA kampanye CELUP.

Untuk mendaftar menjadi anggota CELUP, bisa dilakukan dengan cara mengisi formulir berisi nama dan username akun Instagram, kemudian mengirimkannya lewat pesan pribadi ke OA tersebut. Pendaftar baru akan terverifikasi sebagai anggota CELUP saat telah mengikuti akun resmi Instagram kampanye CELUP.Pihak dari kampanye CELUP juga mengklaim bahwa seluruh informasi yang dikirimkan yang berkaitan dengan pendaftaran menjadi anggota CELUP “bersifat rahasia dan tidak akan disalahgunakan”.

Prosedur mengenai kampanye dari OA resmi kampanye CELUP (klik untuk memperbesar)

Bila di akun Instagram resmi kampanye CELUP memuat langkah-langkah untuk berpartisipasi dalam kampanye CELUP, OA kampanye CELUP sendiri memuat informasi yang lebih detail mengenai cara pelaporan foto “tindak asusila”, yakni dengan cara mengirimkan “foto pelaku tindak asusila yang ada di sekitarmu” ke OA kampanye CELUP dengan format foto, informasi lokasi, dan waktu kejadian.

Lagi-lagi, mereka mengklaim bahwa semua informasi yang dikirimkan bersifat rahasia dan nama pengirim tidak akan mereka sebutkan sebagai pelapor kejadian (walaupun tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai informasi apa saja yang dimaksud, sehingga penulis berasumsi bahwa informasi yang dimaksud adalah identitas pelapor).

Selain cara pelaporan foto “tindak asusila”, OA kampanye CELUP di media sosial LINE juga menjelaskan kriteria dari foto yang digunakan untuk pelaporan:
  1. foto harus mengandung unsur perbuatan “tindak asusila” seperti merangkul, mencium, petting, atau bahkan hubungan intim;
  2. sudut pengambilan foto bebas, foto harus orisinil milik pribadi;
  3. setiap foto bernilai 100 poin;
  4. boleh mengirimkan lebih dari satu foto dengan pelaku, tempat, dan waktu yang berbeda.

Berikut adalah list hadiah yang bisa didapatkan beserta jumlah poin yang harus dikumpulkan untuk menukarkan hadiah tersebut:

  • 100 Poin: Merchandise menarik dari CELUP
  • 300 Poin: Keychain (gantungan kunci) atau voucher pulsa senilai 25.000 rupiah
  • 500 Poin: T-Shirt dan hadiah menarik lainnya
Berbagai macam hadiah yang bisa didapatkan dengan cara menukarkan poin
Hadiah dapat ditukarkan selama persediaan masih ada dengan cara membawa brosur dari kampanye CELUP dan ditukarkan pada booth CELUP DKV 5 dalam acara Plaza Kreatif 12 di Royal Plaza Craft Center, Surabaya tanggal 16-17 Desember 2017.
Bersamaan dengan informasi mengenai penukaran hadiah di atas, OA kampanye CELUP juga mengucapkan terima kasih karena telah membantu mereka “menyelamatkan ruang publik dari perbuatan tindak asusila”.
Selain memanfaatkan media sosial Facebook, LINE, dan Instagram serta mengadakan pemutaran film dan melakukan sosialisasi secara langsung kepada publik di berbagai tempat (seperti kantin FISIP UPNVJT, kantin pusat UPNVJT, masjid UPNVJT dan sekitarnya, dan Car Free Day di Taman Bungkul Surabaya) sebagai sarana untuk mensosialisasikan dan memopulerkan kampanye CELUP, mereka juga membuat sticker di media sosial LINE yang dapat dibeli dan diunduh oleh pengguna media sosial LINE.
Stiker LINE Kampanye CELUP

Sticker yang dinamai ‘Potrait Report Upload’ tersebut diunggah oleh Fadhli Abdurrahman Zaky (yang merupakan koordinator kampanye CELUP) dengan hak cipta kepada Bayu Permana dan M. Nur Hamid.

Deskripsi singkat dari sticker itu berbunyi, “have you ever been jealous with somebody in love?” yang dalam bahasa Indonesia kurang lebih berarti, “pernahkah kamu merasa iri dengan seseorang yang jatuh cinta?”

Pengguna media sosial LINE dapat membeli sticker kampanye CELUP dengan harga 10 koin LINE yang setara dengan 3.000 rupiah.

Setelah mengetahui lebih lanjut mengenai apa itu kampanye CELUP dan detail-detail mengenai kampanye tersebut, sebenarnya apa sih yang mengejutkan dari kampanye CELUP?

Penulis sempat menyebutkan di atas bahwa kampanye CELUP membuat penulis merasa terkejut — penulis merasa demikian karena menurut penulis, gerakan sosial tersebut memiliki berbagai kesalahan yang amat mendasar, terutama bila ditinjau dari hukum positif dan juga etika (utamanya yang berkaitan dengan inti dan prosedur dari gerakan sosial tersebut).

Menggunakan Dasar Hukum yang Salah
Berdasarkan foto yang diunggah di akun Instagram resmi kampanye CELUP, dapat diketahui bahwa mereka menggunakan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi; “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”
Pihak kampanye CELUP juga mengutip sanksi yang berlaku bila dilakukan pelanggaran terhadap Pasal 76E UU 35/2014 tersebut dan mengklaim bahwa, “pelaku tindak asusila dapat dijerat dengan hukuman penjara 5 tahun atau denda paling banyak 5 milyar.”

Dalam UU 35/2014 ditetapkan bahwa, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Sehingga dapat diketahui bahwa batasan usia dewasa menurut UU tersebut adalah 18 tahun, sehingga yang bisa disebut sebagai “anak” adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun, yakni 17 tahun ke bawah.

Sedangkan yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan, korporasi atau entitas hukum lainnya.

Agar bisa digiring ke meja hijau untuk diadili dan dijatuhkan sanksi yang berlaku, maka dapat disimpulkan bahwa “setiap orang” yang dimaksud jatuh kepada orang dengan usia dewasa, yakni 18 tahun ke atas, karena dianggap sudah bertanggung jawab secara penuh atas tindakannya di mata hukum (cakap hukum) sesuai aturan perundang-undangan yang ada.

Untuk mengutip Pasal 76E UU 35/2014 sebagai dasar hukum dengan segala sanksi penuhnya, korban dari “perbuatan cabul” harus tergolong sebagai anak yang berarti berusia di bawah 18 tahun, sedangkan pelaku dari “perbuatan cabul” merupakan orang dewasa berusia di atas 18 tahun.

Bila pelaku berusia di bawah umur, maka tidak valid bila kampanye CELUP mengklaim bahwa pelaku dapat dijerat sanksi penuh, karena alih-alih diadili layaknya orang dewasa, mereka akan dibawa ke Pengadilan Anak di mana pemerkaraan baru bisa diterima bila seluruh pihak yang terlibat telah melewati proses mediasi

Dalam akun media sosial resmi kampanye CELUP, baik di LINE maupun Instagram, tidak ada satu pun penjelasan yang merujuk pada perbuatan cabul yang dilakukan kepada anak-anak meski mereka mengutip UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak sebagai dasar hukum.

Mereka hanya menjelaskan kampanye mereka sebagai “kampanye sosial anti-asusila di ruang publik” dan “sebuah gerakan untuk mempublikasikan foto pelaku tindak asusila agar tidak mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari” tanpa menjelaskan lebih lanjut siapa saja pelaku “tindak asusila” yang dimaksud.

Mereka juga tidak satu kali pun menyebut kata “korban”, sehingga mengindikasikan bahwa “tindak asusila” yang mereka maksud dilakukan atas dasar suka sama suka antara sepasang kekasih dan tidak ada pihak yang dirugikan di antara mereka.

Hal tersebut seperti yang ada di tulisan berisi penjelasan singkat pada brosur kampanye CELUP di atas, yaitu, “jika kamu menemui sepasang kekasih berbuat tindak asusila di tempat umum dan merasa terganggu maka segera laporkan dengan mengikuti gerakan sosial ini.”

Berdasarkan ilustrasi yang ada pada brosur kampanye CELUP di atas, text bubble berisikan simbol hati terlihat datang dari dua belah pihak yang diilustrasikan sebagai sepasang kekasih, sehingga semakin mendukung pernyataan penulis mengenai adanya consent dari masing-masing pihak dari sepasang kekasih tersebut, yang berarti perbuatan tersebut tidak dilakukan secara sepihak.

Meski dalam Pasal 76E UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa consent yang diberikan oleh anak dianggap tidak sah (disimpulkan penulis berdasarkan bagian dalam pasal yang berbunyi “… membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”) dan tidak dijelaskan secara spesifik mengenai consent tersebut, lagi-lagi pasal tersebut tidak bisa diaplikasikan karena kurangnya penjelasan yang mendetail dari pihak kampanye CELUP.

Ketidakjelasan dari pihak kampanye CELUP mengenai pelaku “tindak asusila” dan spesifikasi pelakunya membuat keputusan mereka untuk memilih Pasal 76E UU 35/2014 sebagai dasar hukum kampanye tersebut adalah keputusan yang tidak tepat, karena terjadi ketidakcocokan atau mismatch antara dasar hukum dengan inti gerakan kampanye itu sendiri serta kurang spesifiknya penjelasan mengenai keseluruhan kampanye CELUP.

Kecuali bila kampanye CELUP merupakan kampanye yang memiliki inti gerakan untuk memberantas tindak pencabulan terhadap anak-anak di bawah umur, maka penggunaan Pasal 76E UU 35/2014 baru dianggap tepat sasaran.

Di luar dari UU 35/2014 mengenai Perlindungan anak, aturan utama yang paling sering digunakan dalam kasus atau tuduhan tindakan asusila atau perzinaan adalah pasal 284(1) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur persoalan tersebut. Pasal ini berbunyi; “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
  1. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya; b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak;
  2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin; b. seorang wanita tidak kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.”

Dari penjelasan berikut terlihat jelas bahwa pelanggaran tindak asusila atau perzinaan hanya berlaku pada seorang pria atau wanita yang telah menikah, terhadap pria atau wanita lainnya yang tidak menikah.

Tidak ada larangan yang secara eksplisit menjelaskan mengenai kegiatan seksual diantara remaja atau pria dan wanita yang belum menikah dalam KUHP sendiri, kecuali jika diatur kembali dalam hukum adat atau hukum agama yang berlaku.Dengan ini tuduhan perzinaan dalam ruang publik yang dikampanyekan oleh CELUP pun tidak berlaku di bawah KUHP.

Terlebih lagi, Pasal 287 KUHP termasuk dalam Delik Aduan (Complaint Delict) yang artinya untuk menjadi suatu pelanggaran pidana, seorang pihak yang dirugikan — seperti suami atau istri yang dirugikan dalam perzinaan tersebut — harus melaporkan atau mengadukan kasus ini kepada pihak yang berwajib dengan bukti yang cukup.

Tetapi pada kenyataannya, kasus perzinaan ini biasanya berlanjut pada perceraian, di mana yurisdiksi kasus dimiliki oleh Pengadilan Agama.

Terkait dengan itu, jika kampanye CELUP berfokus pada tindakan asusila pada anak di bawah umur, maka Pasal 287 KUHP mungkin bisa menjadi landasan yang lebih baik, dimana pasal tersebut menjelaskan, “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Tetapi pasal 287 ini sudah tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum di bawah KUHP, karena pasal tersebut dan berikut implementasi pidananya sudah diatur dalam UU 35/2014 mengenai Perlindungan Anak yang telah dijelaskan di atas.

Penjelasan mengenai consent dan juga ketidakcocokan hukum dalam penggunaan UU 35/2014 Perlindungan Anak yang telah dijelaskan di atas telah menjadi bukti bahwa Kampanye CELUP tidak memiliki landasan apa-apa untuk menjerat siapapun dalam hukum pidana di bawah tuntutan perzinaan ataupun pencabulan.

Melanggar Hukum Positif
Prosedur kampanye CELUP yang melakukan sayembara di mana mereka menghimbau orang-orang untuk memfoto dan juga mengirim foto tersebut pada pihak CELUP untuk ditukar dengan beberapa hadiah seperti T-Shirt atau Merchandise lainnya memiliki potensi yang besar adanya pelanggaran hukum positif oleh pihak CELUP.
Sebelum dilanjutkan pada analisa hukum mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh CELUP, perlu diketahui bahwa suatu foto, termasuk foto yang di pergunakan dalam kampanye CELUP tersebut, bisa dikategorikan sebagai Informasi dan juga Dokumen Elektronik yang diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi (UU ITE), tepatnya pasal 1 ayat 1 dan juga ayat 4.
Penggunaan Informasi dan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti dalam tuduhan pelanggaran pidana adalah hal diperbolehkan hukum, seperti yang diatur oleh Pasal 5 (1) dan (2) UU 11/28 ITE, foto yang dicetak maupun masih berbentuk informasi atau dokumen elektronik ialah bukti yang valid sebagai bentuk perpanjangan alat bukti yang diakui di bawah hukum acara pidana. Terlebih lagi, pada UU 28/2014 Hak Cipta, pasal 14 menjelaskan bahwa pendistribusian foto tersebut dalam kepentingan umum, keamanan atau proses pidana, diperbolehkan tanpa perlunya izin dari pelaku yang terpotret, dilakukan oleh instansi yang berwenang.

Sekilas, terlihat bahwa CELUP memiliki landasan hukum yang valid dalam prosedur kampanye mereka, tetapi perlu diingat bahwa yang memiliki hak untuk menyebarkan potret atau foto sebagai kepentingan umum, keamanan dan juga proses pidana hanyalah instansi yang berwenang, di mana instansi tersebut ialah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau aparat penegak hukum lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Penjelasan pasal 14 UU 28/2014 tentang Hak Cipta.

Pihak CELUP secara jelas tidak memiliki wewenang apapun untuk menyebarkan foto tersebut walaupun tujuan mereka untuk kepentingan umum sekalipun, aksi mereka tidak memiliki landasan apapun dalam hukum Indonesia.

Terlebih lagi, mereka menyebutkan landasan hukum mereka pada pasal 76E UU 35/2014 mengenai Perlindungan Anak, di mana sudah dijelaskan bahwa tuduhan mereka salah dan tidak sesuai dengan pasal pidana yang berlaku pada UU tersebut.

Maka, sesuai dengan pasal 27(3) UU 11/2008 yang berbunyi, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Pihak CELUP terancam pelanggaran pidana pencemaran nama baik yang juga diatur dalam KUHP.

Pasal yang mengatur mengenai pencemaran nama baik dan juga fitnah pada seseorang di bawah KUHP ialah pasal 310 dan 311, pasal tersebut menjelaskan siapapun yang menyerang kehormatan orang lain dengan menuduhkan sesuatu, di mana tuduhan tersebut bisa di luar dalam aktivitas pelanggaran hukum, dengan tujuan agar diketahui oleh publik, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
Pasal 310(2) KUHP juga mengatur jika pencemaran tersebut dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Akhirnya, jika seseorang menuduh orang lain atas suatu pelanggaran pidana, tidak memberikan bukti yang cukup, tidak membuktikannya sama sekali, atau dibuktikan bahwa tuduhan tersebut bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun, sebagaimana diatur di bawah pasal 311 KUHP.

Tak hanya itu, bila mengacu pada ketentuan mengenai foto yang dapat dikirimkan ke OA kampanye CELUP di atas, pada poin pertama berbunyi, “foto harus mengandung unsur perbuatan “tindak asusila” seperti merangkul, mencium, petting, atau bahkan hubungan intim.” Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi dengan eksplisit menyebutkan: “Setiap orang dilarang… membuat, …menyebarluaskan… Pornografi…” Selain itu, Pasal 27 ayat (1) UU ITE juga mengatur mengenai penyebaran pornografi di internet bahwa, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Mengirimkan dan menyebarkan foto-foto yang mengandung muatan “tindak asusila” yang tujuannya justru untuk mengatasi tindak asusila menjadi sebuah hal yang tidak hanya paradoks, namun juga sekaligus melanggar hukum.

Secara konklusif, CELUP tidak memiliki wewenang apapun untuk menyebarkan, mendistribusikan ataupun membagikan foto-foto yang mereka tuduh sebagai pelanggaran asusila terhadap pasal 76E UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak, karena mereka bukanlah instansi yang berwenang untuk menyebarkan foto tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 14 UU 28/2014 Hak Cipta.

Tuduhan yang diajukan oleh CELUP juga tidak beralasan dan bukanlah suatu pelanggaran di bawah UU 35/2014 Perlindungan Anak maupun KUHP, sehingga mereka terancam melakukan pencemaran nama baik dan juga fitnah terhadap orang yang dipotret tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 dan 311 KUHP.

Dengan menyebarluaskan konten yang dianggap memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagai salah satu bagian dari prosedur kampanye, mereka juga menyalahi Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi sekaligus Pasal 27 ayat (1) UU ITE.

Melanggar Etika

Sebagaimana yang dijadikan fokus oleh kampanye CELUP mengenai “tindak asusila” di area publik  — yang lebih tepat bila disebut sebagai Public Display of Affection atau seringkali disingkat menjadi PDA, yaitu ketika pasangan bermesraan di muka umum — bisa jadi dianggap sebagai sebuah pelanggaran, tergantung norma susila yang berlaku sesuai masing-masing daerah dengan budayanya masing-masing pula.

Akan tetapi, tindakan-tindakan yang menjadi inti dari gerakan kampanye CELUP dengan cara mengambil foto pelaku “tindak asusila”, melaporkannya ke CELUP, dan mengunggahnya ke internet sendiri merupakan sesuatu yang secara mendasar bisa dibilang sebagai pelanggaran etika — memotret diam-diam tanpa izin terutama.

Di berbagai negara seperti Amerika Serikat, tindakan pendokumentasian seseorang ketika berada di ruang publik tanpa consent atau izin dari pihak yang bersangkutan adalah suatu pelanggaran privasi dan pelanggaran hukum yang dapat berujung pada penjatuhan sanksi secara hukum.

Hukum positif Indonesia yang belum mengatur akan hal tersebut secara spesifik menjadi celah bagi kampanye CELUP untuk terlena dalam aksi pemotretan seseorang di ruang publik tanpa izin.

Terlebih lagi untuk berpartisipasi dalam kampanye CELUP dilakukan dengan cara memotret orang tanpa seizin mereka dan mengunggahnya ke internet; pihak kampanye CELUP seakan menggunakan tagline “Pergokin Yuk! Biar Kapok” sebagai suatu justifikasi orang-orang yang merasa lebih superior secara moral atas aksi tersebut dan mereduksi tindakan tak beretika itu sebagai sebuah “usaha” yang dilakukan untuk membuat para pelaku “tindak asusila” jera.

Menjadi sebuah ironi ketika kampanye CELUP ingin mengampanyekan anti-asusila agar tidak terjadi pelanggaran norma susila yang berlaku di masyarakat namun sembari melanggar etika dalam prosesnya.

Tak cukup sampai di situ — nama kampanye yang dipilih, yakni CELUP, juga merupakan suatu ironi tersendiri.

Kata “celup” sendiri merupakan eufemisme dan slang yang merujuk pada aktivitas kopulasi dari suatu hubungan seks dan populer digunakan oleh generasi milenial di internet.

Kampanye yang bertujuan untuk melawan “tindak asusila” kemudian memilih nama yang erat kaitannya dengan “tindak asusila” yang sedang dilawan… Ironis, bukan?

Tidak Solutif

Sesungguhnya, pendokumentasian dan pengunggahan foto para pelaku “tindak asusila” tersebut tidak menyelesaikan masalah apapun; yang ada hanyalah aksi yang sesungguhnya mendukung perundungan atau promoting bullying terhadap mereka yang fotonya diunggah di internet tanpa seizin mereka.

Tidak ada solusi nyata yang dapat diambil sebagai intisari dari tindakan tersebut.

Bila solusi atas problema banyaknya PDA yang ada di ruang publik adalah yang dicari oleh kampanye CELUP, seharusnya cara-cara yang ditempuh adalah cara-cara yang lebih berfokus pada edukasi dan berbasis literasi sejak dini, terutama mengenai fungsi-fungsi ruang publik beserta norma susila yang berlaku di masyarakat.

Tidak sepatutnya pihak-pihak yang salah satunya adalah para remaja yang sedang dilanda cinta monyet — dengan kemampuan kognitif yang belum berkembang sepenuhnya — kemudian menjadi korban perundungan di dunia maya hanya karena masyarakat sekitar terlalu egois dan tak acuh untuk menasihati mereka dengan tulus, alih-alih lebih memilih untuk memotret mereka diam-diam dan mengunggahnya ke internet demi mendapat poin semata.

Hukum positif dan etika seakan-akan digadaikan hanya demi voucher pulsa dan merchandise.

Rasanya tidak layak bila pihak yang menyelinap diam-diam sambil memotret orang lain tanpa seizin mereka kemudian merasa lebih superior secara moral dibandingkan mereka yang dituduh melakukan tindak asusila.

Masyarakat sebagai sebuah sistem juga memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi lingkungan sekitarnya bila terdapat suatu deviasi dari sistem, dan mengembalikannya ke kondisi stabil sesuai yang diharapkan.

Hal tersebut pun dapat dicapai justru bukan melalui perundungan, melainkan melalui pendidikan, literasi, serta usaha-usaha lain yang saling menguntungkan semua pihak dan memberikan hasil nyata dalam jangka panjang.

Tak Lebih dari Neo-Penggerebekan

Akhir kata, penulis secara pribadi merasa bahwa kampanye ini adalah sebuah kampanye yang tidak perlu, yang sebenarnya didasari oleh kecemburuan sosial karena adanya PDA di ruang publik, dengan tujuan yang tak lebih hanya ingin merundung pihak-pihak yang dianggap melakukan tindak asusila tersebut karena mereka dirasa pantas mendapatkannya.

Hal itu direfleksikan dengan jelas dari deskripsi sticker LINE kampanye CELUP, “have you ever been jealous with somebody in love?” yang dalam bahasa Indonesia kurang lebih berarti, “pernahkah kamu merasa iri dengan seseorang yang jatuh cinta?”

Lantas bila iri, layak dan merasa berhak kah untuk mempermalukan dan merundung orang lain?

Pihak-pihak yang secara moral merasa lebih superior kemudian merasa berhak dan merasa memiliki kuasa untuk memergoki dan menindak mereka yang dianggap lebih tidak bermoral — mindset yang sebenarnya tak lebih baik daripada mindset primitif masyarakat “kampungan” yang hobi melakukan penggerebekan di negara yang sebenarnya merupakan negara hukum ini.

Hanya saja, tindakan penggerebekan tersebut kali ini dikemas dengan ilustrasi-ilustrasi apik dan visual yang menarik, serta dilakukan bukan oleh warga biasa, melainkan oleh para maha dari siswa — mereka yang digadang-gadang sebagai bagian dari lapisan masyarakat dengan pendidikan tinggi.

Bukankah sebagai mahasiswa seharusnya adil sejak dalam pikiran dan turut berkontribusi dalam mencerdaskan bangsa, alih-alih melanggengkan pembodohan yang lahir dari kebiasaan main hakim sendiri nan primitif?

Jangan sampai para partisipan kampanye CELUP kemudian menjadi tersangka penggerebekan dan perundungan online atas dasar kecemburuan dan kemudian menimbulkan fitnah yang memakan korban dan merugikan pihak yang tidak bersalah seperti yang sudah-sudah, contohnya pada kasus penggerebekan yang beberapa waktu lalu terjadi di Tangerang serta yang baru-baru ini terjadi ketika salah seorang ibu-ibu dengan lancang menyebarkan video yang memfitnah sepasang kakak-beradik sebagai kekasih Gay.

Ditulis oleh:
  • Detara Nabila Prastyphylia (Mahasiswi S1 Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga)
  • Bagoes Carlvito Wisnumurti (Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada)
Update:
 
  • Penulis telah menyampaikan tulisan ini kepada pihak kampanye CELUP melalui DM Instagram dan PM OA LINE.
  • Terdapat tanda bahwa PM penulis melalui OA LINE kampanye CELUP sudah dibaca (ada tanda ‘Read’), sedangkan pada DM Instagram belum ada tanda-tanda bahwa pesan penulis telah dibaca oleh pihak kampanye CELUP.
  • Akun Instagram salah satu penulis (Detara) kemudian diketahui telah diblokir oleh akun resmi Instagram kampanye CELUP sehingga penulis tak lagi dapat mengakses akun tersebut melalui akun Instagram pribadi penulis.
  • Hingga saat ini, belum ada balasan atau tanggapan satu pun dari pihak kampanye CELUP.
Source:
http://www.plasticdeath.com/2017/12/kampanye-celup-demi-berantas-asusila.html

SaveSave

SaveSave

SaveSave

Redaksi

Add comment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.